Lokasi / Beranda / Wisata / Soroti Kebakaran TPA, Waka MPR Tekankan Pembenahan Hulu dan Pengawasan
Soroti Kebakaran TPA, Waka MPR Tekankan Pembenahan Hulu dan Pengawasan

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengungkapkan kebakaran yang kembali terjadi di Tempat Pembuangan Akhir Cipayung, Depok, menjadi alarm atas persoalan pengelolaan sampah yang semakin mendesak.
Ia menilai insiden yang terjadi setelah kebakaran di TPA Jatiwaringin tersebut menunjukkan adanya pola berulang yang mengindikasikan masih lemahnya tata kelola sampah saat ini.
"Ketika TPA terus terbakar, itu artinya sistem kita belum bekerja, khususnya sistem pengawasan dan penindakan di TPA. Saat ini kita terus disibukkan oleh upaya-upaya penanganan bencana TPA, seperti longsornya timbunan sampah dan kebakaran. Kita perlu melakukan intervensi segera dan tegas untuk mencegah terulangnya bencana di TPA di seluruh Indonesia," tegas Eddy, Sabtu .
Dalam berbagai kesempatan, Waketum PAN ini konsisten mengingatkan bahwa pendekatan pengelolaan sampah di Indonesia masih terlalu bertumpu pada landfill yang sudah tidak memadai. Menurutnya, tanpa transformasi kebijakan dan teknologi, kejadian serupa akan terus berulang.
"Indonesia menghasilkan sekitar 56 juta ton sampah setiap tahun dan sebagian besar masih berakhir di tempat pemrosesan akhir melalui sistem penimbunan," katanya.
"Kita tidak bisa lagi mengandalkan TPA sebagai solusi utama. TPA sudah over capacity, rawan kebakaran, dan menjadi sumber pencemaran. Kalau tidak ada perubahan mendasar maka situasi saat ini berpotensi menjadi krisis yang memuncak sewaktu-waktu dan merugikan masyarakat" lanjutnya.
Doktor Ilmu Politik UI ini menegaskan percepatan implementasi teknologi Waste to Energy adalah solusi mengurangi volume sampah sekaligus bagian dari strategi ketahanan energi nasional.
"Kita tidak bisa terus bergantung pada sistem landfill yang sudah tidak memadai. WTE adalah salah satu solusi penanganan sampah dan kini tengah diimplementasikan secara luas. Selain mengurangi sampah secara signifikan, WTE juga menghasilkan energi terbarukan. Ini menjawab dua masalah sekaligus: krisis sampah dan kebutuhan energi bersih," jelasnya.
Selain solusi di hilir, Eddy juga menekankan pentingnya pembenahan dari hulu melalui pendekatan berbasis masyarakat. Ia pun konsisten mendorong penguatan edukasi publik, pengurangan sampah dari sumber, serta pengembangan ekonomi sirkular.
"Masalah sampah tidak akan selesai kalau hanya ditangani di TPA. Kuncinya ada di hulu. Rumah tangga harus mulai memilah, mengurangi, dan mengelola sampahnya sendiri. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang mendukung itu," ujarnya.
Ia menambahkan, pendekatan berbasis komunitas terbukti lebih berkelanjutan jika didukung oleh kebijakan yang tepat.
"Kita perlu membangun budaya baru dalam pengelolaan sampah. Pembangunan infrastruktur sangat penting, tapi perilaku dan kesadaran kolektif juga harus terus diperkuat sebagai solusi bersama," kata Anggota Komisi XII DPR RI ini.
"Terakhir, mekanisme pengawasan di TPA, serta penindakan terhadap illegal dumping perlu diperkuat. Kita menghasilkan sampah jenis basah dari sisa makanan dalam jumlah besar. Gas methane yang dihasilkan sangat buruk untuk lingkungan dan mudah memicu terjadinya kebakaran. Oleh karenanya, saya meminta Pemda di seluruh Indonesia segera mengawasi TPA secara intensif untuk mencegah bencana kebakaran dan longsor yang telah berulang terjadi," pungkas Eddy.
[Gambas:Video 20detik]
Sebelumnya — Kronologi 2 Anggota DPRD Riau Cekcok hingga Berujung Baku Hantam Massa Simpatisan
Selanjutnya — Terungkap Modus Dugaan Penipuan Berkedok Tes TOEFL Saat MPLS di Yogyakarta, Begini Duduk Perkaranya
Artikel Terkait
- Pegawai Kemenag Mamuju Ditemukan Meninggal di Belakang Rumahnya
- AS Kembalikan 2 Arca Buddha Abad ke-8 RI yang Dijarah Douglas Latchford
- Pemkot Depok Terbitkan SE Imbau Ayah Antar Anak di Hari Pertama Sekolah
- Rini ke ASN: Tetap Melayani meski Menyimpan Lelah, Rindu Keluarga, dan Persoalan Pribadi
- Warga Pamekasan Mulai Kesulitan Air Bersih, BPBD Belum Salurkan Bantuan
- Gibran Tinjau Rehabilitasi MIN 1 Rokan Hilir, Dorong Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan
- KPK Periksa Kepala BPKAD Tulungagung, Telusuri Aliran Dana ke Bupati Gatut
- Istri Mantan PM Najib Razak Gugat Komedian Malaysia Atas Pencemaran Nama Baik
