Lokasi / Beranda / Teknologi / Polisi Kawal Konflik Reklamasi Pelabuhan Bojonegara, Minta Semua Cari Solusi
Polisi Kawal Konflik Reklamasi Pelabuhan Bojonegara, Minta Semua Cari Solusi

Polda Banten meminta semua pihak yang berkonflik pada proses reklamasi pelabuhan Bojonegara mematuhi aturan. Menurutnya, konflik bisnis ini jangan sampai berubah menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat .
Diketahui, konflik ini berawal dari dugaan reklamasi yang dilakukan oleh PT Gandasari sejak beberapa hari terakhir telah mengganggu alur pelayaran yang selama ini digunakan kapal-kapal menuju Terminal Khusus PT BAM, PT SMI, dan PT Sumber Gunung Maju.
Wadir Reskrimum Polda Banten AKBP M Fauzan Syahrir meminta agar semua pihak menjaga situasi keamanan agar sengketa bisnis tidak berkembang menjadi konflik di lapangan.
"Leading sector persoalan ini adalah KSOP. Kami hanya memastikan tidak terjadi konflik dan mendorong semua pihak mencari solusi sesuai aturan yang berlaku," ujarnya, Rabu .
Sementara itu, Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Silitonga menyebutkan polisi hanya mengawal serta memantau dari aspek keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Pembuktian mengenai kondisi alur maupun dokumen perizinan sebaiknya dilakukan melalui pemeriksaan lapangan bersama instansi teknis," ujarnya.
Polda Banten Mediasi
Sebelumnya, Polda Banten memediasi konflik reklamasi pelabuhan Bojonegara dengan memanggil pihak yang berkonflik dan lembaga yang memiliki kewenangan. Hadir dalam mediasi tersebut antara lain pihak KSOP, Direktorat Kenavigasian Kementerian Kelautan dan Perikanan , serta Sat Polairud Polda Banten.
Mediasi itu menyepakati seluruh pihak akan melakukan survei lapangan pada Kamis untuk memeriksa kondisi alur pelayaran, posisi reklamasi, serta dampaknya terhadap aktivitas kapal.
"Hasil survei itu akan menjadi dasar pembahasan lanjutan guna mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak," kata Wadir Reskrimum Polda Banten AKBP M Fauzan Syahrir.
Sebelumnya — KPK Amankan Total 19 Orang dalam OTT Bupati Lombok Barat
Selanjutnya — KPK Sebut Mahalnya Ongkos Politik Jadi Pemicu Korupsi Kepala Daerah
Artikel Terkait
- Cak Imin Minta Relawan Lihat dan Belajar Cara Penanganan Bencana dari Jepang
- ART di Tulungagung Curi Emas Majikan Senilai Rp 20 Juta, Tak Ditahan karena Menyusui
- Waka Komisi III DPR Kritik Hotman soal Febrie: Gak Usah Bawa-bawa Presiden
- Ada Barcode Laporan Anonim, Siswa: Kalau Lapor ke Sekolah Kadang Malu
- Tak Berizin dan Cemari Udara, Peleburan Aluminium Ilegal Timbun Limbah B3 di Kabupaten Tangerang Dihentikan
- UAD Resmi DO Mahasiswa Terduga Pelaku Kekerasan Seksual
- Presiden Prabowo On Track Jadi Presiden Terhijau dalam Sejarah Indonesia
- Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dari Italia ke RI
